DPRD Bengkulu Utara Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Jawaban Pihak Eksekutif Terhadap R-APBD 2023

TERPERCAYANEWS.com – DPRD Bengkulu Utara, Senin, 14 November 2022 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pihak eksekutif terhadap Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Bengkulu Utara dipimpin langsung oleh ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH didampingi, Wakil Ketua I Juhaili, S.IP dan Wakil Ketua II Herliyanto, S.IP.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan di rapat paripurna yang istimewah ini, Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE.M.Ap mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian Raperda APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, kata Arie maka dengan penguatan reformasi struktural dengan melanjutkan upaya pengendalian sektor kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan SDM dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung mobilitas konektivitas dan produktivitas pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah, telah memperhitungkan potensi-potensi pendapatan asli daerah yang sangat potensial, sehingga sumbang saran peraturan daerah ini akan menjadi sebuah pemecahan permasalahan tentang pelaksanaannya terkait kondisi saat ini dan akan dating,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengharapkan adanya sinergisitas antara pemerintah daerah bersama dengan DPRD serta sangat mengapresiasi apabila pemerintah daerah diberikan ruang khusus terhadap tokoh-tokoh anggota DPRD dalam memberikan sumbang saran.

Untuk diketahui dalam paripurna ini terdapat 7 poin yang menjadi catatan Pemerintah Bengkulu Utara, seperti hal disampaikan Beni Bumansyah, S.AP dari Fraksi PDI Perjuangan antara lain kebijakan pembagunan, percepatan pemulihan ekonomi, pokok pikirkan anggota dewan, terkait penyusunan APBD 2023, mengigatkan kebijakan pemerintah daerah, padangan Fraksi terhadap OPD terhadap pelaksanaan APBD.

“Diharapkan APBD tahun 2023 kedepannya dapat digunakan dengan sasaran program pembagunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan Fraksi PDIP,” sampainya.

Dalam kesempatan itu, Beni juga menyampaikan prihatin terkait Operasi Tanggkap Tangan (OTT) yang terjadi di Dinas Pendidikan Bengkulu Utara beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut berharap tidak terjadi lagi terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Kemudian dari Fraksi Golkar yang disampaikan melalui juru bicara Sudarman, S.IP,menyampaikan, bahwa fraksi Golkar menyambut baik atas arahan Bupati Bengkulu Utara kepala OPD agar proaktif dalam pembahasan APBD 2023 antara TAPD bersama Banggar.

“Fraksi Golkar terus mengoptimalkan perannya dalam memberikan kontribusi terbaik terhadap proses-proses penyusunan anggaran, taat asas serta penguatan prioritas program pemerintah tetap menjadi kebijakan fraksi Golkar,” sampai Sudarman.

Sementara juru bicara Fraksi Gerindra, Agus Riyadi, S.Si,M.S, memastikan pihaknya mendorong kepastian guna mewujudkan pelayanan secara maksimal baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur, dalam rangka meningkatkan PAD serta pemerataan pembangunan daerah.

“Diharapkan pemerintah daerah menepatkan kepala OPD yang beritegritas dan berjiwa kesatria, sesuai ahli bidang pengalaman maupun pendidikannya. Bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya dan mengakui kesalahan maupun kehilafannya,” ucap Agus Riyadi.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah BU tahun 2023. lanjut Agus, akan dilaksanakan dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan fisi dan misi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat BU,” ungkap Agus Riyadi, S.Si,M.Si

Sedangkan Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Eko Putra, menyebut, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini harus ditingkatkan demi mewujudkan visi misi kepala daerah yang dinilai semakin progresif.

“Perlu adanya perhatian serius pihak pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2023, demi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga diharapkan dapat menepatkan aparatur ASN sesuai bidangnya masing-masing”, kata Eko.

Berikutnya pandangan Edi Putra, selaku juru bicara Fraksi PAN mengungkapkan, pihaknya mendorong APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 ini lebih mengarah kepada program dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Perlunya penataan birokrasi sehingga APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dapat memprogramkan kembali penerimaan P3K di APBD 2023 sesuai kebutuhan daerah,” katanya.

Harapan Dwi Tanto selaku juru bicara Fraksi Deasen BU, agar APBD 2023 bisa dipertanggung jawabkan untuk kesejahteraan suluruh masyarakat BU. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat serta daerah.

Untuk pandangan terakhir disampaikan oleh juru bicara Fraksi Nurani Indonesia Sejahterah disampaikan, Agus Tanto, Dia menyebut APBD 2023 sebagai mata rantai APBD sebelumnya, yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Bengkulu Utara secara merata dan menyeluruh. (ADV)

Pos terkait