Impor Beras Diluar Kewajaran Berdampak Memiskikan Petani

  • Whatsapp
Dadung Hari Setyo

TERPERCAYANEWS.com – Selain akan menambah penderitaan petani, kebjakan Pemerintah Pusat melakukan impor beras akan menambah kemiskinan para petani. Keputusan tersebut mendapat kritikan dari Ketua Umum Komunitas Usaha Pertanian (KUP) Usaha Tani dan Agri Bisnis (Suta) Nusantara Dadung Hari Setyo.

Impor beras dilakukan diluar kewajaran dapat menambah penderitaan dan kemiskinan petani. Kondisi ini sebenarnya sudah belangsung lama, bahkan puluhan tahun, realitasnya adalah kemiskinan di keluarga petani selalu bertambah dari tahun ke tahun.

“Disinilah banyak petani mengalami kerugian dan penderitaannya. Sehingga untuk memulai usaha taninya banyak petani terjebak dengan pola usaha para tengkulak yakni, petani meminjam uang untuk biaya tanam dan hidupnya kepada tengkulak,” kata Dadung, Sabtu, 27 Maret 2021 ketika dihubungi.

Kata Dadung, import beras yang berskala besar atau diluar kewajaran akan merusak sistem tata niaga perdagangan beras di masyarakat. Petani adalah pihak yang paling tertekan. Selain itu pelaku usaha penggilingan padi dan para pedagang beras. Ketertekanan petani ini dialami dari tingginya harga pupuk, benih dan biaya ongkos kerja dilahan yang masih mengutamakan tenaga manusia, namun harga gabah jatuh dan rendah.

Tentu dengan jaminan panen dan aset tanah atau sawah, disini rawannya aset petani dengan mudah dikuasai para tengkulak. “Tidak sedikit lahan atau sawah petani digadaikan atau dijadikan jaminan di bank atau pengusaha. Realitas ini memperlihatkan bahwa betapa sulitnya hidup ketika import beras itu dilakukan diluar batas kewajaran,” ungkap Dadung.

Dari realitas tersebut dapat dikaji dan dianalisis apakah import beras tersebut wajar atau tidak wajar, strategis atau tidak? Menguntungkan atau merugikan?.

“Menurut saya masalah kebijakan dan pelaksanaan impor beras sebaiknya dilakukan secara transparan saja agar pemerintah tidak terbebani dengan berbagai tekanan dari para pengusaha dan pihak tertentu yang selama ini sering mendikte pemerintah untuk melonggarkan kebijakan import beras tersrbut,” katanya.

Dadung menegaskan, sudah saatnya pemerintah tegas dalam mengendalikan sistem tata niaga perdagangan beras, ciptakan stabilitas produksi dan distribusi pasokan beras serta kualitas dan harganya dimasyarakat. “Kami yakin itu bisa dilakukan selama stakeholder produksi perberasan kompak dan bersatu untuk berdedikasi pada kepentingan petani dan masyarakat pada umumnya,” ujar Dadung. (3f)

 

Pos terkait