MENUJU 2024 ; KPU DAN BAWASLU HARUS MENJADI TONGGAK KONSOLIDASI DEMOKRASI

  • Whatsapp

Oleh: Sudi Sumberta Simarmata

Peneliti Muda Raflesia Riset Parameter

Tahun 2024 kita akan menyelenggarakan Pemilu yang ke-13. Jika zaman sebelum reformasi, Pemilu identik dengan seremonial  formalitas maka pasca reformasi perbaikan sistem telah dilakukan termasuk dengan menerapkan sistem etika (rule of ethics) dalam penyelenggaraan Pemilu,”. Seiring akan berakhirnya masa jabatan anggota KPU dan anggota Bawaslu masa jabatan 2017-2022 pada tanggal 11 April 2022, maka sesuai dengan amanat Pasal 22 dan Pasal 118 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maka harus segera diambil kebijakan sebagai bagian dari tahapan pergantian para Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang akan datang. Tentu ini harus menjadi momentum sebagai bagian peningkatan kualitas demokrasi Indonesia yang jauh lebih demokratis.

Perbincangan terkait posisi penyelenggara dalam penyelenggaraan  pemilu menjadi hangat untuk diperbincangkan, tetapi terlepas dari itu ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan bahwa penyelenggara yang terpilih kedepannya bukan hanya untuk mencari pekerjaan tetapi ada tugas yang jauh lebih penting untuk membawa lembaga penyelenggara menjadi tonggak konsolidasi demokrasi dalam Pemilu yang berintegritas. Dalam kajian kepemiluan, Global Commision on Election, Democracy and Security mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik, tidak memihak, transparan dalam persiapan (Global Comission 2012)

Menuju tahun 2024 ada beberapa tantangan Pemilu yang perlu diperhatikan mulai dari aspek permasalahan yuridis, permasalahan teknis penyelenggaraan, dan permasalahan SDM ad hoc yang harus mumpuni. Pertama, Masalah aspek yuridis adalah adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana dalam berbagai persoalan sengketa. Sebagai contoh dalam Pilkada Serentak 2020, KPU menggunakan metode e-rekap (elektronik rekapitulasi) sebagai alat membantu metode penghitungan. Padahal, metode tersebut tidak diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Belum lagi kemudian timbulnya perbedaan persepsi antar penyelenggara baik KPU, Bawaslu, dan DKPP  dalam  melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum.

Kedua, terkait dengan permasalahan teknis yang seringkali timbul adalah terkait dengan kesiapan teknologi informasi sebagai sarana pendukung penting untuk menyukseskan Pemilu, buruknya kualitas jaringan dan kesiapan teknologi informasi akan berdampak pada aspek ajudikasi yang seringkali dilaksanakan melalui video conference. Kemudian, terkait dengan irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada juga harus menjadi perhatian serius agar konsep langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat sepenuhnya terlaksana dalam perhelatan demokrasi.

Ketiga, adalah permasalahan SDM ad hoc (PPK, PPS dan PPDP dalam rumpun KPU) dan (Panwascam, PPL dalam rumpun Bawaslu). Seringkali kesulitan rekruitmen SDM ad hoc terletak pada  kapasitas SDM ad hoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung. Belajar dari pengalaman Pilkada Serentak 2020 kita mengenal istilah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yakni sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan oleh KPU untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. Namun dalam pelaksanaanya hanya beberapa SDM ad hoc yang mampu dan mengerti menjalankan aplikasi tersebut.

Pelaksanaan giat demokrasi 2024 juga akan menguras energi SDM penyelenggara karena diperhadapkan dengan banyaknya surat suara dalam proses pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah, pileg dan pilpres. Meskipun kemudian bulan pelaksanaannya berbeda, namun dengan banyaknya kertas surat suara masih menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya.

Keempat , Tantangan  yang tak kalah penting untuk diawasi oleh penyelenggara adalah terkait kemungkinan masyarakat terbelah seperti yang terjadi pada 2014 dan 2019 serta  kehadiran berita hoaks, buzzer, dan ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Meskipun penyelenggara bukan sebagai petugas klarifikasi dari berbagai berita bohong yang ada, dengan instrumen sosialisasi, pengawasan, dan pencegahan yang dimiliki KPU dan Bawaslu punya posisi penting dalam menjaga mengawal hal tersebut.

Terakhir, meskipun sejatinya bangsa ini telah berhasil melaksanakan giat demokrasi di 2020 dalam suasana pandemi Covid-19, tentu menuju 2024 juga harus menyesuaikan kebutuhan, karena pelaksanan pemilu dan  Pilkada 2024 dilaksanakan di tengah pandemi maka dalam menyusun anggaran juga memperhatikan soal APD untuk seluruh pengawas pemilu. Beberapa tantangan perhelatan demokrasi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi penyelenggara Pemilu yang terpilih periode 2022-2027 untuk mempertahankan KPU dan Bawaslu sebagai tonggak konsolidasi Demokrasi.

 

Pos terkait