TERPERCAYANEWS.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Selasa, 7 September 2021 menggelar rapat kerja atau hearing dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kominfo, Dinas Sosial Disdukcapil dan Satpol PP selaku mitra kerja dari Komisi I.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I yakni Teuku Zulkarnain dan didampingi beberapa anggota komisi yakni Ariyono Gumay, Kusmito Gunawan dan Pudi Hartono membahas terkait perencanaan anggaran pada program-program prioritas masing-masing OPD untuk anggaran tahun 2022.
Pasalnya terdapat beberapa persoalan terutama di Disdukcapil, dinas yang langsung berhubungan dengan masyarakat terkait pelayanan publik ini masih kurangnya sarana dan prasarananya yang belum begitu memadai. “Mulai dari tak ada mushola, wc umum.” kata ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain yang melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.
Selain sarana dan prasarana, juga ditemukan beberapa peralatan elektronik seperti laptop yang digunakan petugas pengeluaran tahun 2012. “Tentu ini tidak update.” ungkapnya.
Maka untuk mengoptimalkan pelayanan publik terutama di Disdukcapil, teuku menyarakan untuk tidak dilakukan pemangkasan anggaran atau di refocusing.
“Tak boleh dipangkas, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat.” kataTeuku.
Terkait data kependudukan masyarakat, dalam rapat tersebut ia melanjutkan Disdukcapil harus memiliki data yang terupdate seperti perhari, perminggu pertahun, dan jumlahorang yang melahirkan serta data kematian juga harus uptudate. “Apabila terkendala atau ada kekurangan disana sampaikan ke kita.” ungkapnya.
Selain persoalan yang ada di Disdukcapil dengan beberapa saran yang menjadi masukan, Teuku juga meminta Dinsos memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang kurang mampu terutama yang terdampak pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dampak dari pandemi ini semua rakyat mengalami kesusahan. Sebelum adanya virus tersebut Kota Bengkulu salah satu kota angka kemiskinan cukup tinggi.
“Tentu ini berpengaruh dengan faktor ekonomi, kita jangan mengantisipasi dari stok Bulog saja, itukan program pemerintah pusat. Nah, sedangkan dari APBD apa yang kita perbuat untuk membantu mereka, seperti para lansia, orang di PHK, dan lainnya. Tentu ini menjadi perhatian terkait masalah sosial.” tuturnya.
Maka dari itu ia meminta Dinsos untuk benar-benar menjalankan program prioritasnya agar masyarakat yang bermasalah ekonominya dapat terbantu. (ef/adv)
