Rosjhonsyah : DBH Hak Kabupaten/Kota Pemprov Wajib Membayarnya

TERPERCAYANEWS.com – Belum dibayarnya dana bagi hasil (DBH) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sampai saat ini, mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur Bengkulu Rosjhonsyah saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu 2022. Dalam kata sambutanya, Rosjhonsyah mengatakan, DBH adalah hak pemerintah kabupaten atau kota, dan Pemprov wajib membayara.

“DBH ini adalah salah satu sumber pendapatan dalam APBD kabupaten atau kota, apabila terlambat dibayarkan dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah. Bahkan bisa mengakibatkan defisit anggaran”,  kata wakil Gubernur Rosjhonsyah, Senin, 29 Maret 2021, di hotel Santika.

Selain itu, untuk menunjang pengoprtimalan dalam bekerja, perlunya peningkatan kapasitas SDM. Tanpa kapasitas yang memadai di era digital sekarang ini, akan memperlambat jalannya prosese pembangunan yang dilakukan oleh daerah. Dan ini dapat berdampak pada kinerja.

“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri perlu sinergi banyak atau stakeholder yang ada. Hubungan Pemprov dan Pemkot harus baik dan bersinergi. Pembangunan harus melibatkan banyak pihak supaya pembangunan dapat berjalan secara optimal di semua bidang dan manfaatnya pembangunan tersebut dapat betul dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga : https://terpercaya-news.com/utang-capai-rp-687-miliar-dewan-desak-pemprov-bayar-dbh-ke-pemkot/

Maka dengan kehadirannya ia diacara Musrenbang ini, kata Rosjonsyah, dapat menjadi pertanda baik hubungan antara Pemprov dan Pemkota, karena proses pembangunan itu perlu melibatkan berbagai pihak agar bisa optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka diperlukan strategi dan jaringan mencari dana untuk dibawa ke daerah dalam rangka membiayai berbagai proses pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Dedy Wahyudi, juga dalam kata sambutanya di Musrenbang tersebut mengungkapkan, hadirnya Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah dalam Musrenbang ini diharapkan dapat menyegerakan dana bagi hasil (DBH) untuk Kota Bengkulu dicairkan untuk menyokong rencana pembangunan ke depan di Kota Bengkulu.

“Memang akselarasi Pemprov dengan Pemkot harus sejalan. Seperti DBH ini sudah seharusnya dicarikan agar pembangunan di Kota Bengkulu berjalan lancar. Kita ingin sinergitas berjalan lebih baik, saling berkoordinasi dan lainnya. Kalau kota ini majukan tentu provinsi juga baik namanya, karena dimana-mana orang yang ke Provinsi Bengkulu tentu yang pertama mereka lihat ialah Kota Bengkulu, jadi kita harus memberikan kesan untuk mereka tentang indahnya Kota Bengkulu,” ungkap Dedy.

Untuk diketahui, sejauh ini Pemerintah Provinsi Bengkulu belum juga membayar dana bagi hasil ke Pemkot dengan rincian Rp 68,7 miliyar. Hal ini menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) sampai akhirnya dikeluarkanya surat utang. (3f)

Baca juga : https://terpercaya-news.com/se-gubernur-diajukan-ke-walikota-bengkulu-teuku-sarankan-rohidin-segera-bayar-dbh/

Pos terkait