Samsu Amanah Belajar Lagi, Bila Perlu Buka Lagi Buku Politik

  • Whatsapp
Teuku Zulkarnain

TERPERCAYANEWS.com – Ketua DPD PAN Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain menanggapi pernyataan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Samsu Amanah yang mengatakan perjuangan Helmi Hasan memerdekan ijazah adalah politik.

Menurut Teuku, semua insan politik, termasuk Samsu Amanah harus banyak belajar lagi. Bila perlu buka lagi buku politik.

“Kami di PAN, untuk jadi kader harus belajar dan tahu definisi politik itu apa. Samsu Amanah harus belajar lagi,” tegasnya.

Tidak ada yang salah dengan politik, kata Teuku, bahkan kerja partai politik dan insan politik adalah berpolitik.

“Wali kota, anggota dewan itu adalah jabatan politik. Masa kerja politik dilarang,” katanya.

Teuku mengingatkan Samsu, hakikat parpol dan kerja-kerja politiknya adalah mensejahterahkan rakyat. Salah satunya adalah membantu rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Seperti yang dialami para siswa yang ijazahnya ditahan karena tunggakan SPP.

“Jangan malah insan politik dan parpol dihalangi melakukan kerja-kerja politik, dihalang-halangi mensejahterakan rakyat. Harusnya kan malah dibantu,” tukasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu inipun menyarankan, semua parpol harusnya terlibat aktif dalam advokasi-advokasi mensejahterakan rakyat.

“Bila banyak parpol tapi rakyat tidak sejahtera, maka bubarkan saja parpol,” ujar Teuku.

Dan kerja-kerja advokasi demi kesejahteraan rakyat, lanjut mantan Aktivis HMI ini, harusnya menjadi hakikat pendirian setiap parpol.

“Masa kita ke sekolah, dibilang politik. Kita bantu orang kebakaran, dituduh politik. Lah jadi kita harus gimana? Giliran kita tidur, nanti dituduh tidak kerja,” demikian Teuku Zulkarnain.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah menilai, mengaitkan persoalan penahanan ijazah siswa-siswi SMA/SMK dengan 18 Program Kerakyatan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang pada poin keempatnya adalah SPP gratis bagi SMA, SMK, dan SLB serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, sudah masuk kategori black campaign atau kampanye hitam.

Samsu menegaskan bahwa terlalu dini untuk menghakimi ke-18 program tersebut gagal diwujudkan Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Rosjonsyah. Sebab Paslon Nomor Urut 2 pada Pilgub Bengkulu 2020 ini baru dilantik pada akhir Februari 2021.

Ditambah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi misi serta program kepala daerah juga baru disahkan. Sehingga 18 program kerakyatan yang menjadi janji politik Rohidin-Rosjonsyah baru berjalan efektif pada tahun 2022.

“Sebagaimana kita ketahui, logikanya jelas gubernur sekarang baru dilantik di akhir bulan Februari 2021 yang lalu, kemudian RPJMD Pemprov Bengkulu 2021-2026 baru saja disahkan sehingga seluruh 18 program prioritas tersebut baru bisa masuk ke APBD dan efektifnya di tahun 2022. Jadi di tahun 2021 ini sedang kita bahas mata anggaran 18 program itu untuk dilaksanakan tahun 2022. Maka yang saat ini mempersoalkan 18 program itu jelas sekali semata-mata curi start untuk black campaign,” terang Samsu.

Lebih jauh Samsu menjelaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pengelolaan SMA/SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun yang terjadi persoalan ijazah yang tengah viral saat ini justru dipolitisir untuk kepentingan Pemilu 2024.

Karenanya ia mengajak kepada semua pihak untuk menghentikan agenda politisasi dunia pendidikan, khususnya SMA/SMK. Sebab belumlah relevan dan hajat politik untuk Pilkada 2024 juga masih terlalu jauh.

“Untuk kita cermati semua, bahwa sudah sangat jelas kewenangan SMA/SMK itu adalah kewenangan pemprov, jadi jangan dibawa-bawa ke ranah politik. Masih terlalu pagi (Pilkada 2024), jadi tetaplah fokus dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” kata Samsu.

Sementara itu, dengan kapasitasnya sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Samsu telah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dari Fraksi Golkar untuk mengawal dan mengawasi upaya politisasi terhadap lembaga pendidikan jenjang menengah atas.

“Saya selaku Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Bengkulu mengintruksikan agar seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dari Fraksi Golkar mengawal dan mengawasi urusan SMA/SMK di kabupaten/kota mau disebut gratis atau apapun istilahnya adalah ranah kewenangan pemerintah provinsi. Jadi apabila ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan politiknya agar menyuarakan sesuai mekanisme yang ada di DPRD kabupaten/kota, dan supaya pihak-pihak tersebut sadar bahwa jelas gubernur kita sekarang adalah Rohidin Mersyah,” demikian Samsu Amanah.

 

Pos terkait