SE Gubernur Diajukan Ke Walikota Bengkulu, Teuku: sarankan rohidin segera bayar DBH

  • Whatsapp

TERPERCAYANEWS.com – Surat Edaran (SE) Gubernur Bengkulu yang No: 460/379/Dinsos/2021 perihal supervisi rencana relokasi TPU Air Sebakul yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu, dalam surat tersebut berisikan bahwa proses relokasi harus memperhatikan aspek tata ruang/RTRW/RDTR, aspek lingkungan hidup/KLHS, aspek sosial, mekanisme dan sistem perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD). Serta diminta setiap dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan relokasi TPU dan kegiatan lainnya harus dipastikan telah terdokumentasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.

Menanggapi SE tersebut anggota DPRD Kota Bengkulu Komisi I Teuku Zulkarnain meminta agar Gubernur Bengkulu yakni Rohidin Mersyah tidak mencari panggung dalam relokasi pemindahan makam ini. Alih-alih mengurusi pemindahan makam, Teuku meminta agar Gubernur membayar dana bagi hasil (DBH) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Karena macetnya pembayaran DBH ini mempengaruhi proses pembangunan.

“Banyak kegiatan yang mandek akibat Pemprov tak kunjung membayar DBH ke Pemkot. Dia (Rohidin) bicara aturan, dia sendiri melawan aturan,” kata Teuku, Sabtu, 27 Maret 2021.

Sementara itu, melalui Plt Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Firman Romzie menegaskan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar terkait relokasi TPU Air Sebakul.

“Kalau dalam surat gubernur itukan tentang penganggaran relokasi TPU taman bahagia dan TPU merah putih. Nah, sampai saat ini belum ada anggarannya, dan juga sampai saat ini belum ada makam dari TPU taman bahagia yang dipindahkan ke TPU merah putih,” ungkap Firman.

Lanjut Firman, adapun pemindahan saat ini. “Sesuai permintaan ahli waris, seperti ada yang ke Lampung dan Medan, jadi tidak ada menyalahi aturan disini,” katanya.

Dalam relokasi pemindahan TPU Air Sebakul ke taman bahagia, semuanya melalui persetujuan dan kesepakatan pihak ahli waris yang menyetujui makam keluarganya dipindahkan.

“Disini kita hanya memfasilitasi relokasi seperti mobil ambulans dan lainnya. Pihak Pemprov kan tidak pernah duduk bersama dengan Pemkot membahas masalah ini, dan Pemprov hanya menerima pengaduan atau aspirasi dari satu pihak saja. Jadi, belum bisa disimpulkan bahwa kita tidak taat aturan. Untuk RT/RW kan sudah ketok palu serta yang lainnya menyusul,” imbuhnya. (3f)

Baca juga : https://terpercaya-news.com/perkuat-bank-fhadhila-pemkot-kembali-berencana-tarik-pernyataan-modal-dari-bank-bengkulu/

Pos terkait